Dirganusantara.com-Subulussalam-Menanggapi pemberitaan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) wilter Aceh mengenai pemberitaan keterlambatan terhadap 2 buah pekerjaan di dinas PUPR kota Subulussalam untuk tahun anggaran 2020, perlu diperjelas ujar Kadis PUPR Alhadin, Sabtu 25/12/2021.

Seharus sebuah lembaga yang notabenenya adalah sebagai sosial kontrol ditengah-tengah masyarakat, setiap ada informasi yang diterima. Jangan langsung menyeberluaskan informasi sebelum ada konfirmasi dari pihak yang diberitakan. 

Alhadin juga menambahkan, sampai hari ini kita selalu welcome terhadap rekan-rekan pers dan lembaga pengontrol lainnya, setiap ingin mengkomfirmasi setiap sebuah isu yang berkembang, kita akan menerimas dan menjawab apa yang ingin diketahui. 

Yang perlu diperjelas, bahwa setiap rekanan yang melakukan keselahan wajib mengikuti aturan yang berlaku, dan itu sudah kita jalankan. Nah, mengenai pemberitaan tersebut, rekanan sudah membayar kewajibannya, ujar nya. 

Kita juga berterimakasih, seandainya ada pihak masyarakat, lembaga dan media, yang ingin menjadi pendamping atau sebagai pengawas didalam setiap kegiatan pemerintah. Karena peran serta tersebut bisa mensukseskan pembangunan disetiap daerah.(Syarifah, SE)

Syahbudin padang korwil Aceh Sumatera